Posted by: difershindo | October 6, 2008

‘Banyak rantai telekomunikasi jatuh ke asing’

Generated image

Saya bersyukur dan bangga, ternyata masih ada pejabat negara yang berfikir akan kemandirian bangsa dan negara. Saya pikir sikap pejabat negara seperti ini yang harus di dukung oleh semua komponen bangsa, sudah saatnya mengangkat paras wajah bangsa ini dengan tegak dan memandang ke depan demi teciptanya kemakmuran rakyat.

Betapa gembiranya hari ini saya melihat berita di surat kabar yang akhir – akhir ini hanya di ramaikan oleh kepentingan politik praktis, berikut kutipan surat kabar Bisnis Indonesia.

JAKARTA: Industri telekomunikasi di Indonesia dinilai belum maksimal memberi efek berantai bagi ekonomi domestik, karena banyak rantai produksi jatuh kepada pihak asing. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyatakan kedua hal itu menyusul berkembangnya pendapat sebagian masyarakat yang menilai kebijakan Depkominfo tidak memberi kepastian asing berinvestasi di Indonesia.

“Industri telekomunikasi masih dangkal karena kita hanya menjadi konsumen dan banyak rantai produksi jatuh di impor,” ujarnya belum lama ini.

Kenyataan itu, paparnya, membuat Ditjen Postel mulai menggunakan posisi tawar kekuatan pasar kepada asing yang ingin berivestasi di sektor telekomunikasi. “Di manufaktur misalnya, Anda boleh impor tetapi harap membuat di sini.”

Basuki menjelaskan dari sisi efek berantai yang disumbang telekomunikasi setiap 1% investasi telekomunikasi hanya memberi efek sebesar 1,8%, padahal di luar negeri pengaruhnya bisa mencapai 3%.

Peringkat kepemilikan asing di operator telekomunikasi di RI

Operator

Porsi Asing

Hutchison CPT

100 %

XL

99,8 %

Natrindo (NTS)

95 %

Sampoerna (STI)

75 %

Indosat

40 %

Telkomsel

35 %

Sumber : dari berbagai sumber

“Wajar saja jika di negara seperti China yang sudah mempunyai Huawei dan ZTE, telekomu-nikasi di sana menjadi murah,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai latar belakang kebijakan daftar negatif investasi dalam menara telekomunikasi, Basuki mengatakan pihaknya telah mengajukan itu kepada Menko Perekonomian sebanyak dua kali. Itu dilakukan karena DNI (daftar negatif investasi) yang sekarang baru menyangkut telepon kabel.

“Ini justru agar perubahan tidak menimbulkan kepanikan. Di WTO pun mereka juga berusaha melindungi pasarnya. Kondisi ini lebih karena azas kemandirian dan juga memberi kepastian hukum,” ujar Basuki.

Dengan berbagai pertimbangan itu pula ma-ka pemerintah juga tidak dapat menyerahkan program telepon perdesaan atau universal service obligation sepenuhnya kepada operator.

Arah TIK

Pemerintah memastikan regulasi di bidang telekomunikasi akan konsisten mengarah pada konvergensi atau teknologi informasi komunikasi (TIK).

Basuki mengatakan telekomunikasi tidak bisa menjadi bagian yang terpisah-pisah dengan teknologi informasi atau konvergen.

“Arahnya akan konsisten meskipun regulasi bisa berubah. Jadi yang terpenting adalah arahnya dan regulasi yang juga berpihak pada pasar [market friendly],” tegasnya.

Atip Latifulhayat, Pengamat Telekomunikasi Universitas Padjajaran, menuturkan investor asing tidak dapat dilarang kecuali diatur secara kuat. “Keberadaan investor asing dibutuhkan untuk memberi nilai tambah yang dapat diatur dengan regulasi.”

Menurut Atip, di negara mana pun tidak ada sektor yang maju tanpa investasi asing tidak terkecuali di Indonesia yang terbatas dari sisi finansial dan penguasaan teknologi.

“Jadi pemerintah sebaiknya mengembalikan kepercayaan atau kepastian bagi investasi asing,” kata Atip.

Mira Tayyiba, Kasubdit Postel dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) peran swasta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional sangat diharapkan. (roni.yunianto@bisnis.co.id)

Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia

3. Ditjen Postel Pastikan Banding ke PT-TUN

Upaya banding Ditjen Postel didasari keberatan atas putusan penundaaan proyek USO diregister lebih cepat untuk mengejar batas waktu Desa Berdering. Ditjen Postel siap melebarkan perkara ke ranah perdata.

Ucapan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Postel Yayat Hidayat mengenai kepastian pengajuan banding atas putusan PTUN Jakarta menjadi nyata. Instansi yang bermarkas di Jalan Merdeka Barat ini menilai putusan itu merugikan. Majelis mengabulkan permohonan PT Asia Cellular Satellite (AceS) untuk penundaan tender ulang pengadaan perangkat telepon masuk desa. Program ini berkaitan dengan kebijakan negara yang acap disebut Universal Service Obligation (USO).

Kuasa hukum Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan Ditjen Postel David Abraham sudah mendaftarkan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi TUN (PT-TUN) tanggal 26 Mei 2008 lalu.

Ditjen Postel gigih melakukan upaya hukum agar proyek USO dapat terealisir sesuai tenggat waktu. “Permasalahannya di sini adalah penundaan,” tegas David pada konferensi pers di gedung Ditjen Postel (28/05), “bukan gugatannya.” Akibat hukum dari putusan tersebut proyek tidak bisa ditender ulang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada putusan lain.

Padahal, jangka waktu proyek USO tinggal hitungan bulan mengingat “Desa Berdering” harus final pada pertengahan 2009. Momentum pra-pemilu 2009 diakui David. “Telepon masuk desa untuk mendukung pemilu supaya masyarakat memperoleh informasi.” Target tender proyek USO sendiri dikalkulasi tercapai pada bulan Juni karena masa tender menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah waktu 2-3 bulan. Keppres itu tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Kalau tidak bisa Juni ya, Juli karena ke September masih dua bulan lagi,” ujar Haji Santoso, Kepala Bagian Hukum Ditjen Postel optimis.

Lebih lanjut, David menegaskan permohonan banding adalah langkah kliennya untuk mencoba kembali ke jadwal. Putusan berupa penundaaan bisa dicabut oleh putusan lembaga peradilan yang lebih tinggi. Yakni, putusan PT-TUN untuk tahap banding atau Mahkamah Agung (MA) pada tahap kasasi. “Saya yakin kalau sampai di MA, dengan bukti-bukti yang kita ajukan, kita menang,” tandas David.

David berpegang pada bukti kuat Ditjen Postel yaitu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas tender USO tersebut. Pembuktian dari pihak lawan tidak membuatnya gentar. “Dari kesaksian yang saya lihat di pengadilan, saya yakin menang,” ujar David. Pernyataan David diperkuat Haji. Haji menilai terdapat saksi yang tidak kompeten dari yang diajukan AceS, yaitu Sukarno Abdurahman. Yang bersangkutan adalah Komisaris PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) yang notabene dimiliki oleh AceS. Sehingga ada konflik kepentingan dalam kesaksiannya. Saksi ini kemudian ditolak kesaksiannya.

Haji pun mempermasalahkan perbedaan pandangan mengenai model kualifikasi yang dipakai dalam proses tender. Keppres 80/2003 yang menjadi dasar hukum tender USO, membagi model kualifikasi menjadi dua. Model itu antara lain prakualifikasi dan pasca-kualifikasi. Ditjen Postel menggunakan model prakualifikasi untuk tender USO. Sebab, “pengadaan barang dan jasa umumnya dilakukan dengan pasca-kualifikasi kecuali untuk pekerjaan tertentu,” sambung Haji.

Ditjen Postel menganggap tender ini sebagai pekerjaan tertentu yang butuh ditangani model pra-kualifikasi. Masalahnya, menurut AceS harusnya tender USO mengunakan model pasca-kualifikasi.

Haji tidak terima jika pihaknya dianggap tidak memahami tender. Haji juga hendak menangapi pembukaan harga pada proses tender ulang. “Harga dibuka agar publik mengetahui,” jelas Haji. “Kalau dia merasa punya kelebihan kan dia tidak perlu khawatir.” Klaim tidak memahami tender harus dipertanyakan kembali karena AceS mengembalikan dokumen yang dia terima. Secara fiksi hukum, AceS dinilai Haji seharusnya paham sebagaimana 11 peserta tender lain.

Peran Menteri sebagaimana diputus Majelis Hakim PTUN pun dibatasi Ditjen Postel. Haji menekankan sebisa mungkin mereka tidak sampai melibatkan yang bersangkutan. “Intervensi Menteri tidak mungkin terjadi,” tegas Haji menepis campur tangan menter. “Dalam sistem peradilan TUN tidak ada intervensi.”

Sebelumnya perkara diputus, Ditjen Postel pernah menawarkan perdamaian kepada AceS. Kerangka perdamaian versi Ditjen Postel adalah AceS tidak di-blacklist dan diberi kesempatan ikut tender ulang. ACeS bersikukuh minta dimenangkan dalam tender babak kedua. Ditjen Postel tak mau begitu saja memenangkan ACeS dalam re-tender. “Itu kan melanggar UU Antimonopoli,” keluh David. “Nanti bisa diperiksa KPPU kenapa bisa menang begitu saja.” Kini, dengan ganjalan berupa penundaaan proyek USO, David hanya bisa terpekur tender ulang entah bisa atau tidak dilaksanakan.

Sekarang, Ditjen Postel tinggal menyusun memori banding saja sambil menunggu amar putusan sampai di tangan mereka. Meskipun begitu, Haji sudah berancang-ancang akan menjalankan tiga poin sanksi yang diatur Keppres 80/2003 bila menang. Sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.

Sanksi perdata dijatuhkan bila ada akibat merugikan Negara dan sanksi pidana bila ada indikasi pidana. Sanksi administratif berupa blacklist selama dua tahun tanpa menunggu putusan itu in kracht. Selama ini pengenaan blacklist belum pernah dilakukan, ujar Haji.

Selain melalui PTUN, Haji mempertimbangkan untuk menggugat perdata. “Kita hitung dulu kerugiannya secata kualitatif,” ujar Haji. Dalam gugatan perdata, “jumlah kerugiannya harus riil.” Di luar kemungkinan itu, Haji dan David bersama-sama menegaskan bahwa mereka tidak mengkaji celah lain. Komitmen ini bertujuan untuk menghargai proses hukum yang berjalan.

Tanggapan ACeS

Pengacara ACeS Swandy Halim menghormati langkah banding Ditjen Postel. “Kami siap melayani sampai tingkat mana pun. Klien kami nothing to lose,” tuturnya dari sambungan telepon, Rabu (28/5). Menurut Swandy, banding merupakan hak Ditjen Postel.

Meski demikian, Swandy menyarankan Ditjen Postel dapat menerima putusan PTUN itu. Pasalnya, “mereka sendiri yang selalu bilang program ini adalah urgent. Kalau ingin mempercepat telepon masuk desa yah segera laksanakan putusan itu,” tuturnya. Dengan demikian, Swandy ora trimo ACeS dituding sebagai penghambat proyek Desa Berdering ini. “Jangan dibolak-balik.”

Swandy hendak mengklarifikasi ganti rugi Rp1 miliar per hari itu. “Yang ada adalah uang paksa. Ganti rugi hanya untuk di pengadilan negeri,” selorohnya. Menurutnya, upaya paksa ini baru bisa dilakukan jika pihak yang kalah tidak sukarela melaksanakan putusan yang sudah final dan mengikat. Sedangkan kasus ini masih memungkinkan untuk meningkat ke tahap banding dan kasasi. Jadi, setidaknya hingga kini Ditjen Postel tak akan kena “palak” lantaran ketentuan itu.

Swandy juga berkomentar soal saksi. Dia mendatangkan saksi dari perusahaan PT Pasifik Sateit Nusantara (PSN). Sedangkan, menurut Swandy, PSN adalah pemilik saham minoritas ACeS sebesar 10-15%. Ditjen Postel mempersoalkan independensi saksi tersebut. “Nyatanya, kesaksian dari pihak PSN bukan jadi pertimbangan hakim,” ungkapnya. Yang hakim pedomani dalam putusan, justru kesaksian Prof. Erman Rajagukguk, pakar hukum investasi -sebagai saksi ahli.

Swandy malah balik menuding Ditjen Postel yang mengusung saksi tak kompeten. Ditjen Postel membawa kesaksian Excelcomindo dan Bakrie Telecom. “Ditjen Postel regulator, mereka operator. Bagaimana bisa objektif?” sergah Swandy


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: