Posted by: difershindo | October 15, 2008

Apresiasi Terhadap PT ACeS dan Rencana Tender Ulang Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (USO)

(Jakarta, 7 Oktober 2008). Genap satu bulan yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 8 September 2008 (yang sebelumnya telah diputuskan pada tanggal 5 September 2008), pemerintah (dalam hal ini Ditjen Postel) selaku Para Pihak Pembanding/Tergugat telah menerima salinan putusan/resmi Putusan Banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas perkara TUN dengan Nomor Perkara 167/G/2007/PTUN-JKT jo Nomor Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 141/B/2008/PT.TUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 26 Agustus 2008. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht) pada tanggal 26 September 2008 atas dasar pertimbangan, bahwa karena Pihak Terbanding/Penggugat (dalam hal ini PT ACeS) tidak mengajukan upaya hukum berupa kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditetapkan. Terhadap keputusan PT ACeS ini, pemerintah menyampaikan sikap apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikapnya yang tidak mengajukan kasasi ini, sehingga kondisi ketidak pastian terhadap kelangsungan tender USO sudah dapat diatasi secara baik tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun saja. Adapun Putusan dimaksud berupa:

  1. Penetapan yang ditetapkan oleh Ketua PT TUN:

    1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi penetapan PTUN Jakata Nomor 167/G/2007/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2008 tentang penangguhan surat-surat Keputusan Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV , V yang menjadi Ob y ek Sengketa.
    2. Memperhitungkan biaya yang berkaitan dengan penetapan ini dengan putusan akhir putusan sengketa.
  2. Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim PT TUN:

    1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 167/G/2007/PTUN-JKT tanggal 22 Mei 2008;
    2. Selanjutnya menerima eksepsi dari para Tergugat/Para Pembanding dan menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima; dan
    3. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 123.000 (seratus duapuluh tiga ribu rupiah) .

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dalam waktu dekat ini (diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober 2008 ini) akan sangat segera untuk melakukan tender ulang terhadap kegiatan USO yang sempat tertunda pelaksanaannya akibat proses hukum tersebut. Pelaksanaan tender ulang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tetap mengacu pada Keppres 80/2003 beserta perubahannya. Agar pelaksanaan pelelangan ulang (retender) dimaksud dapat berjalan dengan optimal maka pemerintah telah melakukan proses kajian dan penyesuaian menyeluruh terhadap kebijakan, regulasi dan dokumen tender terkait dengan rencana tender ulang dan saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan final (Pasal 28 Keppres 80/2003 tidak melarang untuk melakukan perubahan regulasi atau dokumen tender terkait untuk keperluan tender ulang). Seandainya seluruh proses rangkaian tender ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, maka akhir tahun 2008 ini kontrak penyediaan akses USO dapat segera ditanda-tangani dan pada bulan Jamuari 2009 dapat mulai pelaksanaan pembangunan fisiknya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan dapat terpenuhi sebelum akhir tahun 2009.

Untuk sekedar diketahui, Ditjen Postel Departemen Kominfo, khususnya BTIP (Badan Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan) sebenarnya memiliki kewenangan dan peluang untuk segera melakukan tender ulang USO begitu Panitia Lelang USO pada tanggal 6 Desember 2007 mengumumkan secara terbuka, bahwa ternyata tidak ada peserta pengadaan yang memenuhi persyaratan dokumen pemilihan dan pelelangan dinyatakan gagal. Namun demikian, kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh BTIP secara sepihak karena harus mematuhi kewajibannya sebagai pihak tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. Perkara: 167/G.TUN/2007/PTUN-JKT atas gugatan PT ACeS. Prinsip transparansi, obyektivitas dan kepatuhan pada hukum dan ketentuan yang berlaku menuntut Ditjen Postel untuk tidak egois begitu saja melakukan render ulang. Ditjen Postel dapat saja selama proses tender USO berlangsung melakukannya secara mekanisme standar biasa tanpa harus publikasi secara terbuka dari satu tahap ke tahap berikutnya, termasuk pada sesi yang sangat sensitif, yaitu pembukaan dokumen penawaran. Tetapi tidak ada ”kamus” tertutup bagi Ditjen Postel dalam proses tender USO ini dan bahkan apalagi jika dibandingkan dengan sejumlah instansi lainnya. Kepatuhan pada hukum itulah yang mendorong Ditjen Postel untuk menggugurkan proses tender USO, karena dalam tahap verifikasi dan klarifikasi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya tahap tersebut oleh seluruh peserta memang telah menemu-kenali adanya kejanggalan yang berbenturan dengan ketentuan yang berlaku. Seandainya Ditjen Postel bersikap egois, tidak perlu pusing-pusing membatalkan proses tender dan yang penting mekanisme diteruskan sehingga populer bagi publik, namun dengan resiko tidak adanya jaminan kontinuitas, karena PT ACeS ternyata tidak memenuhi persyaratan tentang kesanggupan mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis (FTP) yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam tahap evaluasi proses tender USO terdapat masalah krusial pada materi kesanggupan untuk mengikuti ketentuan dalam FTP yang ditetapkan oleh Menteri. Sesuai Pasal 28 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi , yang menyebutkan, bahwa kewajiban membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal. Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi , yang menyebutkan, bahwa pemenang seleksi pelaksana penyedia yang belum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan wilayah cakupan blok WPUT yang dimenangkan. Dengan dasar ketentuan ini, peserta pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang seleksi yang selanjutnya disebut penyedia adalah berstatus sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal (karena kemudian diberikan izin prinsip dan selanjutnya juga sudah memenuhi persyaratan menuju proses untuk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal). Demikian pula pada Pasal 21 Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, yang di antaranya menyebutkan, bahwa pelaksana penyedia wajib : (b) menggunakan sistem penomoran yang telah dialokasikan; dan (c) mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar  Teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2007 tersebut, jelas kiranya bahwa pelaksana penyedia yang dalam hal ini akan diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wajib menggunakan penomoran yang telah dialokasikan untuk pelaksana penyedia sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal dan juga wajib mengikuti ketentuan dalam FTP sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal dan bukan sebagai penyelenggara yang lain. Tidak ada maksud dari Ditjen Postel untuk menahan rencana penyediaan layanan telefon pedesaan secepat mungkin bagi sekitar 38.471 desa di seluruh Indonesia.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: