Posted by: difershindo | October 17, 2008

PENETRASI ICT DIPERANKAN PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi (ICT), masih tertinggal dari negara-negara lain, khususnya negara tetangga, seperti Singapura dan . Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ICT pun seringkali terbentur dengan keterbatasan infrastruktur.

Di sisi lain, cenderung menjadi konsumen perusahaan-perusahaan ICT berskala multinasional ketimbang sebagai produsen ICT. Padahal, data dari IDC tahun 2006 menyebutkan ada sekitar 200-250 pengembang software lokal atau yang dikenal sebagai independent software vendor (ISV) di Indonesia. Namun, tidak banyak dari mereka yang mampu bersaing di industri ICT dalam negeri, apalagi luar negeri.

Adapun Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sebagai lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, menjadi tumpuan harapan masyarakat sebagai driver perkembangan ICT di Indonesia.

Meski tertatih dan sempat mengalami perubahan jabatan Menkominfo tahun 2007, Depkominfo dibawah kepemimpinan Mohammad Nuh bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat . Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Depkominfo sebagai departemen baru di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikit banyak telah mengubah wajah dunia ICT di Indonesia menuju ke era yang lebih baik.

Di sela-sela kesibukannya di kantor Depkominfo, Nuh kepada Indocommit.com memaparkan panjang lebar tentang perkembangan ICT di Indonesia, termasuk langkah-langkah strategis yang telah dan akan dijalankan Depkominfo.

Berikut petikannya.

Hingga saat ini, penetrasi pemanfaatan komputer dan internet dalam bidang teknologi informasi komunikasi (ICT) masih sangat rendah. Menurut Anda, apa permasalahannya?

Sebelum saya menjawabnya, saya jabarkan kerangka besarnya agar bisa diketahui penetrasi posisinya ada di mana. Dalam ICT, ada tiga hukum penting, yakni Moore’s Law, Macalfe’s Law, dan Croase’s Law yang dikenal sebagai tiga hukum abad ke-21 yang ditandai dengan adanya era informasi atau ICT.

Menurut hukum Moore, setiap 18 bulan atau hampir dua tahun, kecepatan kemampuan chip atau komputer menjadi dua kali lipat. Sedangkan hukum Macalfe mengenai pemanfaatan jejaring menyatakan, semakin banyak pemakai maka akan semakin tinggi manfaatnya.

Tiga hukum itu kita manfaatkan untuk mengembangkan ICT di Indonesia. Departemen Komunikasi dan Informatika memunyai misi information society yang dirumuskan menjadi information accessibility. Untuk mencapai information accessibility ada tiga hal yang harus digarap, yakni tersedianya infrastruktur, terjangkaunya harga internet untuk masyarakat, dan kesiapan masyarakatnya.

Kata kunciya penetrasi. Penetrasi bisa diperankan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Tidak boleh hanya mengandalkan salah satunya saja. Dari situlah sebenarnya kebijakan kita mengajak kawan-kawan membentuk konsorsium Palapa Ring, menerapkan policy, dan akses gratis di beberapa tempat keramaian.

Anda sering mengungkapkan kepada media massa bahwa ICT itu tools untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, hingga saat ini negeri ini terkesan masih menjadi pemakai saja. Tentunya, kita berharap pada masa mendatang bisa mandiri dalam ICT. Bahkan, menjadikan ICT seperti industri software, sebagai penghasil devisa negara. Bagaimana menurut Anda?

Dalam filosofi society development, ada masyarakat yang tergantung (dependent), ada masyarakat yang sudah mandiri dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ada pula yang saling ketergantungan (interindependent) artinya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain tapi tergantung juga pada orang lain.

Itu yang kita sebut dengan sinergy effect. Falsafah itu kita tarik ke ICT. Spektrum masyarakat terhadap TI mulai dari yang tidak tahu sampai yang paham betul. Masalahnya adalah dengan spektrum yang sangat lebar itu menimbulkan adanya digital divide (kesenjangan digital). Digital divide menyebabkan kurang optimumnya pemanfaatan TI. Kesenjangan ini yang harus direduksi sehingga kita dapat massa kritis (mass critical). Massa kritis adalah jumlah tertentu yang bisa menggerakkan.

Dalam massa kritis itu maka akan timbul perusahaan seperti independent software vendor (ISV). Jika dalam massa kritis banyak ISV yang tidak hanya sekadar mampu menghidupi diri sendiri tetapi juga mampu memproduksi, akan bisa menggerakkan devisa yang besar.

Dalam ICT, menurut Anda, apa yang menjadi pijakan awal untuk mencapai kemandirian bangsa dan menghasilkan devisa?

Ada yang mengklasifikasikan ICT dengan pendekatan software, hardware, atau konten. Mana yang harus kita kembangkan? Masing-masing memiliki opportunity sendiri.

Memang, dari sisi financial investment konten lebih fleksibel. Tetapi hardware memiliki financial investment yang luar biasa dan pemainnya itu-itu saja. Kalau mau masuk ke sana perlu effort yang luar biasa. Justru yang kita dorong adalah konten yang lebih memerlukan brainware. Itulah yang kita sebut sebagai creative industry. Ragamnya sangat luas.

Misalnya jika Palapa Ring jadi, e-education akan luar biasa. Sehingga sekarang kita harus meng-create konten-konten yang mengarah ke e-education. Rasanya dalam bidang creative industry lebih fleksibel bagi kita karena jumlah orang yang lebih banyak dengan keahlian yang beragam.

Belum lama ini diadakan ICT Award 2007 untuk memperlihatkan kreativitas dalam bidang ICT. Disini ada fenomena baru, sejumlah vendor besar berlomba untuk mendukung perusahaan lokal, seperti ISV. Langkah apa yang akan diambil pemerintah?

Ada pergeseran paradigma, yang semula yang besar mengalahkan yang kecil, kini yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, perusahaan-perusahaan besar tertarik menggandeng perusahaan, katakanlah perusahaan-perusahaan baru, sebenarnya untuk menambah kecepatan perusahaan tersebut.

Posisi pemerintah dalam menghadapi fenomena baru itu adalah menjadi fasilitator. Misalnya membuat jejaring, memfasilitasi agar ISV-ISV yang kecil itu bisa masuk dalam five line perusahaan-perusahaan besar. Dia pun bisa bertarung di layar cluster sendiri. Kedua, harus mampu menumbuhkan penghargaan yaitu penghargaan terhadap property right.

Hanya saja, hati-hati dengan property right jangan sampai salah tafsir. Jika yang dikembangkan adalah public domain, produknya boleh saja memiliki property right tapi proses public domain-nya tidak boleh kita ambil. Jadi, siapa saja yang mengembangkan software, produknya harus kita beri penghargaan dan proteksi. Bisa juga kita beri apresiasi dengan menerapkan start up capital. Saya kira peran pemerintah ada di situ.

Tentunya ISV membutuhkan kesempatan. Menurut Anda, bagaimana peluang ISV mendapatkan tender sesuai Keppres No 80/2003?

Memang dari sisi pengadaan, kalau dana-dana yang didapat itu dana APBN atau APBD maka kena hukum APBN atau APBD. Begitu masuk ke sana harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di sana. Tapi bukan berarti kalau ikut kaidah di situ akan habis. Masih banyak peluang-peluang dengan tetap mengikuti koridor-koridor hukum di APBN dan APBD. Atau yang kita dorong membangun partnership dengan lembaga-lembaga swasta. Dari situlah sebenarnya peluang-peluang itu akan semakin terbuka.

Menurut Anda, apakah perlu dibuat inkubator untuk pendampingan ISV di Indonesia?

Saya pikir inkubator itu adalah bagian yang melekat. Inkubator tersebut tentu ada yang real incubator (ditempatkan isolated tersendiri), ada juga substant incubator. Kalau visible incubator tempatnya khusus, dilindungi. Sedangkan substant incubator adalah memberikan kesempatan dia untuk bertahan dengan cara melindungi tekanan-tekanan secara alami. ISV juga sama, adakalanya perlu isolated atau nempel dari induknya yang memberikan proteksi terhadap dirinya itu.

Background Anda adalah perguruan tinggi (PT). Sementara lulusan PT di Indonesia sepertinya mentalnya belum siap kerja, termasuk untuk berwiraswasta. Menurut Anda, sejauh mana kualitas sumber daya manusia dalam bidang ICT?

PT itu generic product. Berbeda dengan pelatihan atau training yang specific product. PT harus didorong untuk memberikan specific tools kepada para mahasiswa sehingga mereka bisa memiliki keleluasaan untuk memilih. Dari situ mengharuskan PT itu untuk pro aktif membaca, tidak hanya sekadar existing opportunity tapi ke depannya.

Beberapa negara, seperti dan mengirimkan resource terbaik mereka ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar ICT. Hasilnya, sekarang mendapatkan manfaat outsourcing dari Amerika Serikat berupa devisa. Apakah perlu mencontoh mereka untuk mengirim mahasiswa kita ke luar negeri?

Program ini sudah jalan. Sejak awal kita sudah mengirim orang dalam jumlah besar untuk sekolah di luar negeri, namun memang belum mencapai massa kritis.

Tetapi dengan fenomena abad 21 itu akan berbeda. Tidak harus mengirim physically tapi akses informasi yang lebih penting. Jadi tidak harus pergi ke luar. Di sini kembali ke infrastruktur yang harus kita bangun.

Seandainya Anda pada periode mendatang tidak terpilih lagi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), apa yang akan Anda tinggalkan untuk bangsa ini sehingga jasa Anda dikenang dunia ICT di tanah air?

Kontrak saya sampai 2009 karena jabatan menteri itu kan political appointment bukan menjabat karir. Kontrak saya disini terserah Presiden. Presiden sewaktu-waktu dapat memberhentikan saya atau mempertahankan sampai akhir periode. Yang paling penting, dimana saja kita berada giving the best, memberikan yang terbaik.

Bagi saya, yang penting kita bangun pola atau masterplane yang dimantapkan. Kedua, kita bangun tradisi atau kebiasaan yang nantinya akan menjadi budaya. Tradisi-tradisi legal compliance, transparansi, serta accountability. Kalau itu sudah menjadi budaya, tidak ada perkara berat.


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: